TEKNOLOGI MEDIA SEBAGAI ALAT SUMBER DAYA POLITIK DALAM KONFLIK DAN INTEGRASI POLITIK

Teknologi secara keseluruhan merupakan suatu produk interaksi sosial dan pengaturan kelembagaan yang dilokalisir melalui struktur kekuatan sosial dan proses sosial, politis, dan perubahan ekonomi.  Selama beberapa dekade pasca kemerdekaan, media informasi di Indonesia berkembang secara paralel dengan kepentingan negara yang memanfaatkan media sebagai alat untuk melegitimasi dan mempertahankan identitasnya sebagai "negara pembangunan" yang progresif.  Ketika teknologi yang dikenal sebagai Internet tiba-tiba muncul di Indonesia, teknologi ini datang dalam kontak dengan konsep ''kemasyarakatan'' yang pada saat teknologi ini digunakan dan diubah dalam jalan yang unik.  Internet telah sangat sesuai berkembang di Indonesia dengan keunikan sendiri dari praktek dan karakteristiknya, diubah oleh struktur kekuasaan lokal terkait dengan tiga bidang dalam masyarakat, yaitu negara, perusahaan ekonomi, dan masyarakat sipil.  Internet, yang datang ke Indonesia selama fase awal krisis politik pada 1990-an, ekonomi dan politik telah meningkat menjadi media alternatif yang tidak lagi di bawah kontrol negara, sehingga memperkuat masyarakat sipil dalam melakukan perlawanan terhadap negara dan dominasi perusahaan.  Sebagai teknologi, Internet merupakan sumber informasi netral yang paling sederhana.  Karena tujuannya menyangkut diskusi di dalamnya, maka hal itu menjadi sangat lebih penting dari hanya suatu sumber gambaran, lambang ideologis, dan penyajian kuasa.  Dengan demikian, Internet menjadi bagian dari suatu jaringan lokasi mengenai sosial, politis, dan persaingan ekonomi dari representasi dan manifestasi kekuatan mereka.[1]

Teknologi internet melalui media teknologi, membawa arus globalisasi terhadap perkembangan kehidupan sosial diseluruh dunia bagi yang mengaksesnya.  Melalui media teknologi ini, komunikasi sosial pada awalnya, dapat berlangsung dengan mudahnya tanpa mengenal ruang dan waktu, bahkan antar negara sekalipun.  Dalam perkembangannya, komunikasi tersebut dipenuhi dengan berbagai kepentingan.

Mengutip dalam buku Anwar Arifin,[2] Nimmo melakukan sebuah analisis terhadap formulasi Lasswell mengenai siapa, berkata apa, kepada siapa, melalui saluran apa, dan bagaimana efeknya untuk menjelaskan ruang lingkup komunikasi politik.  Dalalm hal ini, Nimmo berpendapat yang dimaksud siapa itu adalah komunikator politik, berkata apa itu merupakan pesan-pesan yang disampaikan komunikator politik, melalui media komunikasi politik itu melalui saluran apa, khalayak politik itu kepada siapa, dan efek politik itu dari bagaimana efeknya.  Komunikasi politik merupakan proses komunikasi massa dan elemen-elemen di dalamnya yang mungkin mempunyai dampak terhadap perilaku politik.  Dalam hal ini, Davis mebagi komunikasi politik menjadi komunikasi massa dan sosialisasi politik, komunikasi massa dan pemilihan umum, komunikasi dan informasi politik, penggunaan media dan proses politik, dan kontruksi realitas politik dan masyarakat[3].  Dengan demikian, teknologi media merupakan salah satu fenomena kekuasaan sebagai sumber daya politik yang mempengaruhi kehidupan sosial politik, termasuk di dalamnya kehidupan ekonomi dan budaya.

---

1 Lim, Merlyna. “From War-net to Net-war: The Internet and Resistance Identities in Indonesia”. 2003. Pdf. Utpublication: http://doc.utwente.nl/ repository@utwente.nl. Diakses tanggal 13 Juni 2012, pada Jam 21:11.

2 Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi Strategi & Komunikasi Politik Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 10.

3 Anwar Arifin, 2003. 11.